SBY, Biarkan Demokrat Mandiri!

Untuk menjadi seorang negarawan sejati tidaklah mudah, diperlukan keikhlasan untuk melepas atribut-atribut yang bisa menyempitkan ruang geraknya untuk tampil diatas semua kepentingan yang ada dinegeri ini.

Seorang anak dalam masa pertumbuhannya sangat memerlukan “dekapan hangat” kedua orang-tuanya, diberikan nutrisi bagi tumbuh-kembangnya, diselipkan nilai-nilai kemuliaan sebagai bekalnya kelak menuju kedewasaan dan kemandirian.

Ketika sang anak sudah waktunya untuk dilepaskan dalam kemandirian, maka biarkanlah sang anak masuki dunianya untuk berkembang menuju kematangan kedewasaannya. Karena bila tidak diberikan kesempatan anak untuk mandiri, maka akan menjadikannya generasi yang cengeng dan selalu tergantung kepada orang-tuanya.

Dalam perspektif politik kekiniaan, Partai Demokrat (PD) adalah sebuah contoh sebagai partai yang masih “bergantung” kepada orangtuanya. Karena SBY sejak berdirinya PD menjadi tokoh sentral yang mempersatukan dan merekatkan seluruh kepentingan-kepentingan yang ada didalam tubuh partai ini, sebagai bapaknya Partai Demokrat.

Tentu kehadiran pemersatu dan perekat bagi partai adalah baik adanya. Namun bila dikaitkan dengan tugas-tugas yang diemban oleh seorang SBY selaku Presiden, tentu ini akan sangat mempengaruhi konsentrasi berfikirnya sebagai kepala negara, sebagai negarawan yang seharusnya sudah memposisikan diri diatas semua kepentingan, demi menunaikan amanahnya dengan baik kepada seluruh rakyatnya.

Bagi seorang pemimpin rakyat, tidak ada kamus untuk berhenti memikirkan rakyatnya walaupun hanya satu hari saja. Itu sudah menjadi konsekwensi yang seharusnya disadari sebelum menjadi seorang pemimpin. Kita bisa lihat dalam satuan terkecil dari level kepemimpinan bagi rakyat di negeri ini, mulai dari dari RT dan RW. Adakah rakyat yang berhenti “meminta” bantuan pemimpinnya dihari libur?

Sudah banyak contoh kondisi dimana tumpang-tindihnya antara kepentingan partai politik dan kepentingan negara. Ketika seorang pemimpin negara yang masih berkutat dalam hiruk-pikuk dan dinamika partai politik, maka terjadilah ambivalensi antara menyelamatkan kepentingan rakyat atau kepentingan partai.

Bagi seorang negarawan yang menjadi pemimpin negeri akan ikut terbawa arus perselisihan dan juga ikut menuding ada pihak-pihak yang ingin memperkeruh partai politiknya. Dalam kondisi yang lebih parah akan menciptakan kondisi ketidakpastian hukum dan ekskalasi politik yang semakin meningkat.

Oleh karena itu SBY selaku kepala negara dan pemimpin bagi rakyat Indonesia bersegeralah untuk melepaskan ikatannya didalam Partai Demokrat. Biarkan partai  tersebut menjadi mandiri dan terlepas dari ketergantungan kepada tokoh sentral. Biarkan mereka tumbuh dan berkembang secara dinamis dengan sistem yang dimiliki. Rakyatlah yang akan menilai mereka (PD) masih layak atau tidak untuk menjadi saluran aspirasi politik ditahun-tahun mendatang.

Bukan sesuatu hal yang mustahil PD akan berkembang menjadi partai yang menjadi aset kebanggaan bangsa ini. Menadi partai yang ikut berlomba-lomba dalam memberikan kebaikan-kebaikan bagi negeri ini, kemashlahatan bagi rakyatnya. Walaupun kini kondisinya diterpa badai ketidak-percayaan dari rakyat, bila merujuk kepada survey LSI akibat ulah sejumlah pengurus partai dipusat dan daerah. Tetapi bila langkah perbaikan dalam kemandirian bisa berlangsung, prahara yang sedang terjadi adalah awal sebuah perubahan.

Kepada SBY, semoga siaran pers minggu kemarin adalah siaran pers bapak yang terakhir buat Partai Demokrat. Biarkanlah PD hidup dalam kemandiriannya. Rakyat kedepan hanya ingin mendengar siaran pers dari keberhasilan dan ketidak-berhasilan program yang dilakukan pemerintah yang anda pimpin.

Berhentilah berpartai wahai SBY karena tugas anda kini mengurus kepentingan yang jauh lebih besar dari sekedar urusan partai politik belaka.


2 teman anda menyukai tulisan ini
Apakah anda menyukai tulisan ini ?

6 Responses to “SBY, Biarkan Demokrat Mandiri!”

  • renni200572 Says:

    mandiri gimana? wong proses prekrutan kader jg ga mandiri.. proses pemilihan ketua umum gak mandiri..proses legislatif gak mandiri..semuanya pake jual beli alias money politik..gak da simpatisan yg loyal kpd partai..krn pd saat kampanye ya bagi2 uang, bagi2 smbako..alhasil bgt ada isu dikit, lgsg naik k prmukaan, dan terbentuklah opini publik..jk ada simpatisan yg loyal, isu apapun mrk akn tetap bela ingat wkt hnya 3 partai…bgm fanatisme thd PPP dgn organisasi2nya…jg thd PDI (sblm jd prjuanngan)..dan Golkar (sblm lengser keprabon)..skrg dgn adanya hak otonomi daerah jd smua berhak & bebas ngatur rumah mrk masing2 tp lupa bhw smua ada aturan main, jg sistem multi partai dgn dipermudahnya pendirian partai shg scr quatitas berjibun tp qualitas yaa ampun,,,tingkat pndidikan & ekonomi di indonesia yg msh jauh brada dibawah standard blm memungkinkan utk multi partai tp dipaksakan multi partai, mngakibatkan rkyat bingung dan males mikirin ikut partai mana yg sesuai isme mrk..yg ada di pikiran mrk, partai mana yg bisa isi kantong mrk…akhirnya org yg beramibisi terjun k politik hrs keluar modal utk caper k rkyat dan pd saat terpilih yg di otak mrk gimana caranya balik modal mrk lah..jd jgn heran klo korup dan suap..nah apakah PD bisa dibilang mandiri skrg klo terus minta disuapin kanan kiri utk bisa tegak berdiri?spt anak yg baru blajar jalan, jatuh…bangun..jatuh..bangun..apa yg bisa buat ni anak bisa berhasil jalan? uluran tangan dr org tua yg mengangkat pd saat dia jatuh dan membimbing tangan spy tdk jatuh..org tua di PD adl SBY sndiri..tp ortu nya terlihat tdk berdaya dan bsa mrk percaya mbuat mrk bisa bangun dan berdiri bahkan lari…tiap hari baca komen bapak di detik&media massa, malah kliatan spt org bingung dan statement jg argumen nya terlihat over pede utk nutupin krisis pede..jd keblinger dan bikin emosi rkyat bacanya..contoh:ucapan tdk akan ganti ato lengserkan Anas..utk apa bpk ucapin itu..jk hukum sdh memutuskan,kan mau gak mau hrs jilat ludah sendiri?..ora isin partai nya diketuai oleh tersangka? sbg pemimpin, adl sangat tdk terhormat jk menjilat ludahnya sendiri..bpk beda dgn pak Harto..krn bpk partai minoritas di parlemen, jelas gak bisa dgn mudah ngatur dan bungkam aparat utk ikut maunya bpk..2 org bisa bpk atur, tp stlh itu 100 org maju teratur susun strategi agar bpk mundur teratur..sy liat esensi perkara wisma atlet bkn di suap nya, tp ngerontokkin kader potensial yg dekat dgn lini atas.betul statement “Politic is not fair” especially if u start it with unfair….then everything will gonna be unfair…

    [Reply]

  • lucerahma Says:

    Replay: @esbeye
    tenang saja! ngak terlalu gembar gembor urusi partai kok, next pemilu jatah capres saya udah abis^^, sekarang tinggal pencitraan biar kl udh turun jabatan bisa tetap di sayang ama kamu (rakyat saya kan?) ^^,

    hahahaha
    salam knal

    R2G : salam kenal kembali :)

    [Reply]

  • Tonang ganteng Says:

    Mandiri Korupsinya Kali maksud pak Beye,…
    ntar kalau ga mandiri bisa-bisa Ibas kena imbas..

    R2G : :)

    [Reply]

  • diandono Says:

    Presiden memang sebaiknya tidak lagi ngurusi partai. Urusan negara dan kesejahteraan rakyat harus lebih dipikirkan

    R2G : Iya Pak Erte :)

    [Reply]

  • Parollok Says:

    kalau sudah terpilih menjadi presiden seharusnya sudah memikirkan negara secara utuh, bukan lagi memikirkan partainya gonjang ganjing terkait dugaan korupsi. Karena masih banyak instansi lain korupsinya semakin subur seperti Legislatip dan lembaga hukum lainnya,belakangan ini. Meski presiden mencanangkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semua seruan ini sia-sia. karena mandiri dalam berkorupsi.

    [Reply]

  • peternakkelinci Says:

    saya juga gak mudeng neh sama pak beye, lha dia tuh gak bisa memposisikan diri seh, lha udah presiden kok ya masiiiihhh aja ngurusin partai, ingat lho yah pak beye 1 detik saja waktu anda gunakan untuk tidak mengurusi rakyat, akan diminta pertanggung jawaban

    [Reply]

Leave a Reply